
KAMPAR puganews.com-Komitmen Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang menyebut wartawan sebagai mitra pemerintah daerah kini dipertanyakan. Hal itu mencuat setelah dana publikasi media dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kampar tahun 2026 dikabarkan tidak terealisasi.
Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, orang nomor satu di Kampar itu secara tegas menyatakan bahwa insan pers merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah. Bahkan saat isu pencoretan anggaran publikasi pertama kali mencuat, Bupati sempat membantah bahwa dirinya yang memerintahkan penghapusan anggaran tersebut.
“Jangan adu-adu saya dengan wartawan. Wartawan itu mitra Pemda,” ujar Ahmad Yuzar dalam klarifikasinya saat itu, yang sempat meredam polemik.
Namun, pernyataan tersebut kini berbalik menjadi bumerang. Pasalnya, hingga awal November 2026, dana publikasi yang diharapkan menjadi penopang kemitraan antara Pemda dan perusahaan media justru dikabarkan tidak dicairkan dalam APBD-P.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kampar. Sejumlah insan pers menilai ada ketidaksesuaian antara pernyataan pimpinan daerah di depan publik dengan kebijakan anggaran yang dijalankan di lapangan.
Muncul dugaan bahwa tidak terealisasinya dana publikasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pimpinan yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar. Dugaan ini yang kemudian memicu spekulasi liar dan kekecewaan di kalangan jurnalis.
“Kami hanya ingin konsistensi. Kalau di depan kami dikatakan mitra, buktikan dengan kebijakan. Jangan sampai yang diucapkan bupati berbeda dengan yang dilakukan jajaran di bawahnya. Publik dan wartawan jadi bingung, siapa yang sebenarnya jujur,” ungkap salah seorang wartawan senior di Kampar, Minggu (01/11/2026).
Menurutnya, persoalan dana publikasi tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi wartawan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan fungsi media sebagai penyambung informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.
Atas polemik yang kembali memanas tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar didesak untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik mengenai alasan tidak terealisasinya dana publikasi media dalam APBD-P.
Selain Bupati, Sekda Kampar juga diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme dan pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan terkait penetapan maupun pencoretan anggaran publikasi tersebut, agar tidak menimbulkan fitnah dan spekulasi berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kampar belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait polemik tersebut.








