
KAMPAR – Di tengah maraknya peredaran narkotika yang kian meresahkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar didesak untuk tidak hanya berhenti pada imbauan.
Ketua Tim Investigasi Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kampar, Dani, di bawah komando Ketua DPC AWI Kampar Mardianto, secara terbuka mendesak Bupati Kampar Ahmad Yuzar untuk menunjukkan keteladanan melalui tindakan nyata: menggelar tes urine massal terhadap seluruh aparatur pemerintahannya sendiri.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Dani menilai, sudah saatnya birokrasi menjadi cermin pertama dalam perang melawan narkoba. Tidak adil jika masyarakat terus diminta menjauhi narkoba, sementara lingkungan pemerintahan tidak pernah diperiksa.
“Bupati Kampar harus berani memulai dari dalam. Jangan hanya masyarakat yang disuruh bersih, pejabatnya juga harus bersih. Kalau birokrasi nya bersih, baru masyarakat akan percaya,” tegas Dani kepada wartawan, Jumat (30/10/2026) di Bangkinang.
Dani meminta Bupati Kampar tidak berjalan sendiri. Ia mendesak agar Bupati segera menggandeng Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar sebagai tim pelaksana.
Menurutnya, pelibatan lintas lembaga ini penting untuk menjamin hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Gandeng semua. Ada BNK, ada GRANAT, ada BNN, ada Polres. Libatkan semuanya. Lakukan tes urine secara mendadak, tanpa pemberitahuan, tanpa tebang pilih. Mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Kabid, Kasi, ASN, sampai PPPK. Semua wajib dites. Semua wajib bersih,” ujar Dani dengan nada tegas.
Dani menegaskan, gerakan tes urine massal ini bukan gerakan untuk mencari musuh, bukan untuk mempermalukan pejabat, dan bukan untuk menjatuhkan seseorang.
Ini adalah gerakan penyelamatan. Gerakan untuk memastikan bahwa orang-orang yang diberi amanah melayani masyarakat benar-benar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas dari pengaruh narkotika.
“Kalau ada yang positif, jangan langsung dihujat. Rehabilitasi. Selamatkan. Itu tujuan utamanya. Tapi kalau sudah diselamatkan, masih mengulangi lagi, baru tindak tegas sesuai hukum. Kita ingin aparatur yang sehat, bukan aparatur yang tumbang karena narkoba,” katanya.
Ia mengingatkan, Kabupaten Kampar dikenal sebagai Serambi Mekkah-nya Riau. Identitas sebagai negeri yang berbudaya, beradat, dan agamis harus dijaga, bukan hanya dengan slogan, tetapi dengan bukti.
“Bagaimana mungkin kita disebut Serambi Mekkah kalau aparatur nya sendiri tidak bersih? Ini soal marwah daerah. Ini soal harga diri Kampar,” tambah Dani.
Dalam desakan yang sama, Dani juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah meresahkan: kedisiplinan pegawai.
Ia menerima laporan dari masyarakat bahwa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, masih ditemukan pegawai yang diduga jarang masuk kantor, datang siang, pulang cepat.
“Kantor ada, pegawai tidak ada. Masyarakat datang mau urus surat, pelayanan terhambat. Ini juga harus menjadi perhatian Bupati. Jangan hanya tes urine, tapi juga tes kedisiplinan. Absensi harus diperiksa. Jangan ada pegawai yang makan gaji buta,” ungkap Dani.
Ia meminta Inspektorat dan BKPSDM Kampar turun tangan melakukan sidak mendadak ke seluruh OPD. Jangan hanya sidak ke satu atau dua dinas, tetapi ke semua dinas.
“Kalau PUPR diperiksa, Dishub juga harus diperiksa. Satpol PP juga harus diperiksa. Semua OPD harus diperiksa. Keadilan harus adil. Pengawasan harus merata,” tegasnya.
Terkait sanksi, Dani bersikap sangat jelas. Jika dalam tes urine massal ditemukan aparatur yang positif narkoba, jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang dilindungi.
Proses harus sesuai aturan. Hasil tes awal harus dikonfirmasi dengan tes lanjutan di laboratorium resmi. Jika terbukti, harus direhabilitasi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan melibatkan aparat kepolisian.
“Jangan ada istilah kebal hukum. Kalau rakyat kecil pakai narkoba langsung ditangkap, pejabat pakai narkoba juga harus ditindak. Hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kami minta Polres Kampar melalui Satres Narkoba dilibatkan secara aktif,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah harapan besar kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
“Kami menaruh harapan besar kepada Bupati. Ini momentum untuk membuktikan bahwa Pemkab Kampar serius memberantas narkoba. Jangan biarkan desakan ini berlalu begitu saja. Buktikan dengan tes urine massal. Mulai dari kantor Bupati sendiri. Dari situlah pemerintahan yang bersih akan lahir,” tutup Dani.
Sementara itu, DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kampar menegaskan akan terus mengawal dan memantau tindak lanjut dari desakan tersebut. AWI memastikan, fungsi kontrol sosial akan terus dijalankan demi terwujudnya birokrasi di Kabupaten Kampar yang bersih, di
siplin, profesional, dan bebas narkotika.








