Kampar- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait kunjungan rombongannya ke Kabupaten Kampar. KPK menyebut, kedatangannya ke Kampar hanya dalam rangka sosialisasi terkait pengelolaan anggaran.
Pernyataan tersebut justru memantik kekecewaan baru di kalangan masyarakat Kampar. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut, KPK disebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap aset Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Ardi Mardiansyah, http://S.STP., http://M.Si., maupun pemeriksaan mendalam terhadap pengelolaan keuangan APBD Kampar.
“Kalau hanya sosialisasi soal anggaran, kenapa harus KPK yang turun? Sosialisasi kan bisa dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP. Warga berharap KPK turun itu untuk memeriksa, bukan hanya ceramah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kampar, (5/11/2026).
Menurutnya, Kabupaten Kampar saat ini memiliki banyak dugaan persoalan keuangan yang butuh penindakan, bukan sekadar sosialisasi. Mulai dari dugaan pengelolaan APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga APBD Perubahan yang dinilai belum transparan sejauh kepemimpinan Bupati Yuzar.
Ditambah lagi, aset Sekda Kampar Ardi yang disebut tidak diperiksa pun menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan publik mempertanyakan, bagaimana KPK bisa memastikan tidak ada penyimpangan jika pemeriksaan LHKPN dan penelusuran aset pejabat tidak dilakukan.
“Kalau KPK hanya sosialisasi, kapan penindakannya? Kapan Kampar diperiksa serius? Jangan sampai KPK hanya datang untuk sosialisasi, pulang, selesai. Sementara dugaan kasus keuangan Kampar lagi-laginya getol terus menumpuk,” tambahnya.
Sementara itu, rombongan KPK RI menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari fungsi pencegahan korupsi. Namun, tokoh masyarakat tersebut berharap fungsi pencegahan tersebut dibarengi dengan fungsi penindakan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan pemulihan aset sebagaimana mandat KPK.
Tim Investigasi http://Puganews.com







