Home / Kampar Riau / Dunia Pendidikan Kampar Tercoreng Lagi, SDN 007 Sibiruang Diduga Pungli Wali Murid Bertubi-tubi

Dunia Pendidikan Kampar Tercoreng Lagi, SDN 007 Sibiruang Diduga Pungli Wali Murid Bertubi-tubi

Koto Kampar Hulu-Dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan kembali mencoreng Kabupaten Kampar. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada UPT SD Negeri 007 Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selasa (10/11/2026).

Seorang wali murid akhirnya berani bersuara dan membongkar rentetan pungutan yang diduga dilakukan oknum di sekolah tersebut. Selama ini, banyak orang tua siswa hanya bisa diam, takut anaknya menjadi korban jika berani protes.

Dugaan pungli itu bukan sekadar isu sesaat. Pungutan disebut berlangsung sistematis, berulang, dan berlapis. Mulai dari iuran sapu, sumbangan pembangunan, hingga permintaan kado ulang tahun guru.

Korban adalah wali murid yang identitasnya disamarkan dengan inisial P, orang tua siswa di UPT SD Negeri 007 Sibiruang. Sementara pihak yang diduga terlibat adalah oknum di lingkungan sekolah tersebut yang diduga mengkoordinir pungutan kepada wali murid.

Pungutan diduga telah berlangsung berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Puncaknya terjadi saat adanya permintaan uang sebesar Rp 50.000 yang diduga untuk keperluan sewa tenda dan snack, serta permintaan kado ulang tahun ibu guru.

Seluruh pungutan itu dipersoalkan karena diduga tidak memiliki dasar hukum, tidak transparan, dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang jelas kepada wali murid. Padahal, pungutan di sekolah negeri yang dibiayai APBN dan APBD seharusnya tidak dibebankan kepada orang tua siswa.

Berdasarkan pengakuan sumber, modus yang digunakan adalah mengatasnamakan hasil rapat dan kesepakatan wali murid.

“Katanya sudah dirapatkan, sudah disetujui wali murid. Padahal banyak yang tidak setuju, tapi malu untuk menyampaikan,” ungkap P.

Adapun rincian pungutan yang dikeluhkan P, antara lain.

1. Iuran Sapu Sekolah.
Wali murid diminta membayar iuran untuk pembelian sapu. Padahal, kebutuhan operasional sekolah seharusnya ditanggung oleh Dana BOS, bukan oleh orang tua siswa. Jika sapu saja harus dibebankan kepada wali murid, lantas ke mana larinya Dana BOS.

2. Permintaan Kado Ulang Tahun Guru.
Oknum diduga meminta wali murid untuk memberikan kado ulang tahun kepada ibu guru, bahkan meminta agar dikirimkan nomor rekening untuk transfer uang.

“Untuk apa Rp 50 ribu itu, Katanya untuk sewa tenda, untuk snack. Kalau untuk sekolah tidak apa-apa, tapi kalau untuk kado, itu yang kami pertanyakan,” ujar P.

3. Sumbangan Mushola, Ayunan, dan Pungutan Lainnya.
Wali murid juga dibebani sumbangan untuk pembangunan mushola sebesar Rp 100. Selain itu pengadaan ayunan, dan berbagai iuran lain yang tidak jelas peruntukannya. Hingga kini, tidak ada rincian terbuka ke mana uang tersebut mengalir.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum untuk segera turun tangan ke UPT SD Negeri 007 Sibiruang dan mengaudit seluruh pungutan yang dibebankan kepada wali murid.

Jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melarang pungutan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang melanggar hukum pidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT SD Negeri 007 Sibiruang masih dalam upaya konfirmasi oleh media.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *