
KAMPAR UTARA – Aktivitas kuari yang diduga belum mengantongi perizinan lengkap di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, kini menjadi sorotan masyarakat. Warga memberikan alarm keras dan mendesak agar aktivitas penambangan yang disebut-sebut milik seseorang bernama Umar tersebut segera diperiksa, bahkan dihentikan apabila terbukti melanggar ketentuan hukum.
Persoalan ini bukan lagi sekadar menyangkut aktivitas pengambilan material batuan. Masyarakat mulai mempertanyakan legalitas operasional kuari, dampak terhadap lingkungan, serta langkah pengawasan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
Warga meminta Polsek Kampar Utara tidak tinggal diam menyikapi keluhan yang berkembang di tengah masyarakat. Aparat kepolisian diminta turun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah kegiatan kuari tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat menilai persoalan ini harus segera mendapatkan kejelasan. Jika aktivitas penambangan benar tidak memiliki izin sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan, warga meminta kegiatan tersebut dihentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami meminta aparat turun langsung. Periksa izinnya, lihat kondisi di lapangan, dan jangan sampai aktivitas yang diduga bermasalah terus berlangsung tanpa kejelasan. Kalau memang tidak memiliki izin, tutup dan tindak sesuai hukum,” demikian desakan warga yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada narasumber langsung.
Selain persoalan perizinan, masyarakat juga meminta agar potensi kerusakan lahan, gangguan lingkungan, serta kemungkinan dampak terhadap kehidupan warga sekitar diperiksa secara objektif.
Sorotan masyarakat kini mengarah kepada Polsek Kampar Utara. Warga berharap kepolisian memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap aktivitas kuari tersebut serta langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti informasi masyarakat.
Polres Kampar juga diharapkan melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna memastikan status perizinan kegiatan pertambangan di Desa Sungai Tonang.
Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan informasi sepihak. Aparat perlu memastikan identitas pengelola, jenis material yang ditambang, dokumen perizinan, lokasi kegiatan, serta kesesuaian operasional dengan ketentuan yang berlaku.
Secara hukum, kegiatan pertambangan mineral dan batuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 35 mengatur bahwa usaha pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis perizinan dapat berupa IUP maupun SIPB, bergantung pada karakteristik dan ketentuan kegiatan pertambangannya.
Sementara itu, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diwajibkan undang-undang. Penerapannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur pelanggaran.
Karena itu, apabila ditemukan aktivitas penambangan tanpa perizinan yang diwajibkan, aparat penegak hukum diminta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap Polsek Kampar Utara dan Polres Kampar memberikan penjelasan terbuka terhadap sejumlah persoalan berikut.
1. Apakah kuari yang disebut milik Umar di Desa Sungai Tonang telah memiliki izin pertambangan yang sah?
2. Apakah Polsek Kampar Utara sudah melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi kegiatan?
3. Apakah aktivitas kuari tersebut telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup dan tidak merugikan masyarakat sekitar?
4. Jika ditemukan pelanggaran, apakah aktivitas akan dihentikan dan pengelolanya diproses sesuai hukum?
Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Warga tidak meminta perlakuan khusus, melainkan kepastian hukum, keterbukaan pemeriksaan, dan perlindungan terhadap lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Jangan sampai keluhan warga hanya menjadi catatan tanpa tindak lanjut. Jika memang tidak memenuhi ketentuan perizinan, masyarakat meminta aktivitas kuari tersebut dihentikan sesuai prosedur hukum.








