KAMPAR –PugaNews.com Polemik pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan insan pers mengeluhkan mekanisme pembagian anggaran kerja sama publikasi yang dinilai tidak merata dan diduga hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang dekat dengan Bupati.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, muncul dugaan adanya dana yang di Namakan reguler publikasi yang disebut-sebut sebagai “titipan” dari pihak tertentu atas pejabat klas atas dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan itu pun memicu berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua DPP LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tomi Turangan, meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami meminta KPK turun ke Kampar untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana yang tidak wajar dalam pengelolaan anggaran publikasi. Jika memang ada indikasi penyimpangan, tentu harus dibuka secara terang-benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujar Tomi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, pengelolaan anggaran publikasi pemerintah daerah seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh perusahaan media yang memenuhi persyaratan administrasi.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran publikasi hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau media tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat. Jika benar demikian, tentu akan mencederai prinsip keadilan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah pelaku media di Kabupaten Kampar dikabarkan mengeluhkan proses kerja sama publikasi yang dinilai tidak transparan. Mereka menilai terdapat perlakuan berbeda dalam proses penentuan media penerima anggaran publikasi.
Selain itu, beredar pula keluhan bahwa proses pengajuan kerja sama media kerap mengalami kendala administratif yang dianggap mempersulit sebagian perusahaan pers untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai isu yang berkembang tersebut, sejumlah pihak meminta Diskominfo Kabupaten Kampar memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. (Yuri)
