Pekanbaru PNews Hubungan politik antara Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto disebut-sebut telah mengalami ketegangan sejak awal masa pemerintahan mereka. Bahkan, beredar informasi bahwa ancaman terhadap Abdul Wahid telah muncul pada Februari 2025, hanya beberapa waktu setelah keduanya dilantik memimpin Provinsi Riau.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan birokrasi dan politik Riau, SF Hariyanto disebut pernah menyampaikan pernyataan bernada ancaman secara langsung kepada Abdul Wahid dalam sebuah pertemuan di kediaman resmi Wakil Gubernur Riau.
Dalam pernyataan yang diklaim disampaikan secara lisan tersebut, SF Hariyanto disebut mengatakan kepada Abdul Wahid bahwa dirinya akan memasukkan sang gubernur ke penjara. Pernyataan itu kemudian memicu spekulasi mengenai adanya konflik internal yang cukup serius di pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Riau.
Sejumlah sumber yang mengetahui dinamika politik di lingkungan Pemprov Riau menyebut hubungan keduanya memang tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan pandangan dalam sejumlah kebijakan strategis dan pengelolaan pemerintahan disebut menjadi salah satu pemicu munculnya ketegangan tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti independen yang dapat memverifikasi secara pasti kebenaran informasi mengenai pernyataan tersebut. Baik SF Hariyanto maupun Abdul Wahid juga belum memberikan keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi atau membantah kabar yang beredar itu.
Isu tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah Abdul Wahid terseret dalam perkara korupsi yang kini tengah bergulir di pengadilan. Seiring perkembangan proses hukum, berbagai informasi mengenai hubungan kedua tokoh tersebut kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan juga menimbulkan perhatian karena beberapa saksi disebut menyinggung nama SF Hariyanto. Perkembangan itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya keterkaitan pihak lain yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum.
Namun demikian, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan maupun pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan SF Hariyanto terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan.
KPK sendiri melalui Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan dicatat dan dievaluasi. Apabila ditemukan fakta hukum baru yang didukung alat bukti yang cukup, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan pengembangan perkara maupun penetapan tersangka baru.
Pengamat politik menilai, apabila informasi mengenai ancaman yang disebut terjadi pada Februari 2025 tersebut benar adanya, maka hal itu dapat menjadi indikasi bahwa hubungan antara Abdul Wahid dan SF Hariyanto telah mengalami friksi jauh sebelum perkara hukum yang kini menjadi perhatian publik muncul ke permukaan.
Meski demikian, seluruh informasi mengenai dugaan ancaman tersebut masih berada pada level klaim yang beredar di ruang publik dan belum teruji dalam proses hukum. Karena itu, publik diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu fakta-fakta yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.***
